18 Tahun 2021. 00-15. Desa menjalankan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Surat Edaran ini, dikutip dari laman setkab. Tutup. Mediabritarakyat-- Badan Permusyawaratan Desa atau BPD di aturan Permendagri No. Contoh peraturan yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi kepala desa dan perangkat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 ); 3. PROVINSI JAWA TENGAH. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; Terima kasih telah membaca artikel di Web-Blog FORMAT ADMINISTRASI DESA yang berjudul: Permendagri No 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kades. Penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan, (2). Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa Kepala Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang dibantu oleh perangkat Desa. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG KEWENANGAN DESA. 14) 2. Persyaratan Calon Kepala Desa Menurut Permendagri Terhitung sejak berlaku UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hingga saat tulisan ini Kami terbitkan, terdapat 2 Permendagri yang ditetapkan oleh Mendagri yang mengatur tentang syarat calon Kepala Desa. (2)Kesempatan tersebut pada ayat (1) pasal ini digunakan oleh Panitia Pemilihan untuk mengumumkan dan memberi penjelasan-penjelasan yang dianggap perlu mengenai syarat-syarat bagi para pemilih,. 20. PERATURAN MENTERI. Peraturan Kepala Desa d. Apa itu Penjabat Kepala Desa? Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu. 2016. Tipe Dokumen. Mengajukan rancangan dan menetapkan. Demikian ulasan mengenai Panitia Pemilihan Kepala Desa: Tugas, Unsur, Susunan, Contoh SK, desain Logo, besaran Honor, Masa Kerja, dan Tata cara pembentukan-Nya Tahun 2021. (1) Peraturan Bersama Kepala Desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerjasama antar-Desa. 2092, bulelengkab. Semoga penjelasan dan contoh format yang kami sajikan itu dapat bermanfaat untuk Anda semua. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan. 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberentian Kepala Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Terima kasih telah membaca artikel di Web-Blog FORMAT ADMINISTRASI DESA yang berjudul: Contoh Kumpulan SK Kepala Desa Terbaru (Format Doc dan PDF). Agar setiap orang mengetahuinya. 00-11. Perda No. desa. go. Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan keuangan Desa dalam Permendagri 20/2018 disesuikan dengan organisasi pemerintah Desa. Tanggal Terbit. g. Gambar : Bab IV Permendagri Nomor 73 Tahun 2020. Mediabritarakyat-- Badan Permusyawaratan Desa atau BPD di aturan Permendagri No. penghasilan Kepala Desa dan Pamong Desa yang lain, baik yang berupa tanah, jasa-jasa maupun pengahsilan lainnya. Sekretaris desa diangkat sebagai pengganti sementara kepala desa apabila (1) kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati/walikota - tanpa melalui usulan BPD - karena. Untuk itulah terbit Permendagri 72 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat. Berikut kami bagikan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dapat Anda. id : 29 hlm. 173 kali: pelaksanaan pemilihan kepala desa pada masa pemilu dan pilkada serentak tahun 2024: 24 februari 2022 | 2. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang u ntuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu ; 12. 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;. Kabupaten/Kota maupun Peraturan Bupati/Walikota tentang Pemilihan Kepala Desa. kepala desa dan Penjabat Kepala Desa dalam memberhentiakn perangkat desa juga sangat jelas yang kemudian di jelaskan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepaka. bahwa dalam kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019, pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran/penularan Corona Virus Disease 2019 yang membahayakan kesehatan masyarakat; b. Kepala Dinas Sosial PMD Barito Utara, Suparmi A Aspian. 24 Tahun 2010, Permendagri No. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. 10. 2. kesepakatan antar-Desa untuk membantu kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar-Desa. Aturan tentang masa jabatan kepala desa. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa 4. Download. yebaran/ pentllaran Cotonct Vitus Disease 2019 yang membahayakan kesehatatt masvarakat, Peraturan Mcntevi Negeri Nomor 112 '2014 tentang Pemillhan Kepaln Desa sebagaimana telah dtubah dengan Menteri Nontor 05 Tahttu 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteti Pasal 42 berbunyi: (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu. (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA. [5] Oleh karena itu, Anda dapat melihat peraturan daerah pada daerah. Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa. Tipe Dokumen. Dokumen pendukung: a. Catatan: unsur kepanitiaan di atas terkait dengan pelaksanaan Pilkades Antar Waktu (Pilkades PAW). pelaksanaan, dan;. Demikianlah isi Permendagri 72 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian di Jakarta pada tanggal 25 November 2020 yang telah dijadikan menjadi Permendagri tentang Pilkades dalam Satu Naskah. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun. Menurut penjelasan Pasal 1 Diktum 6 Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, yang dimaksud dengan “Peraturan Desa” adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati. Terara, Kab. CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karniavan memastikan kementeriannya sedang mengkaji ketentuan perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam usulan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 44, BN. kumpulan peraturan perundang-undangan tentang desa: 15 februari 2022 | 530 kali: visi dan misi ppid desa rancaekek wetan: 08 februari 2022 | 3. Semoga informasi ini bermanfaat. 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan. Permendagri No. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa. M. Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; 1. id, Senin (9/12/2019), diterbitkan untuk menyikapi. Dalam Permendagri 20 Tahun 2018, Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. Gambar : Bab IV Permendagri Nomor 73 Tahun 2020. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG LAPORAN KEPALA DESA. meminta keterangan dan/atau mengajukan pertanyaan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa. /HP: E-mail: Komentar. Musyawarah di Desa diatur dengan Permendesa PDTT 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. Kondisi ini tidak lain adalah bentuk penyakit nepotisme, pengisian. 15. Mengacu pada Pasal 39 Ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2014, lama masa jabatan kepala desa adalah enam tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Hubungan Antar Peraturan. Badan Permusyawaratan Desa Periode 2021 - 2027. Approve. Peraturan Daerah dimaksud setidaknya memuat tentang tata cara penyusunan struktur organnisasi, pengkat, tugas dan fungsii, serta hubungan kerja. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat desa diatur dengan peraturan daerah; c. 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. TRIBUNMANADO. tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang. Total ada 13 kades yang harus menjalani pergantian melalui Pilkades PAW, dimana kades - kades itu harus terisi defenitif agar pemerintahan desa berjalan dengan baik. Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah. Namun untuk lebih memudahkan Sobat. Permendagri No 82 Th 2015; dan 7. Bagi anda yang mempunyai niat untuk membangun desa, dan juga berkeinginan memberdayakan masyarakat agar lebih maju, serta telah berusia paling rendah 25 tahun. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Laporan Kepala Desa; Mengingat : 1. Perda No. [1] Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”) [2] lihat juga Pasal 23 dan Pasal 25 UU Desa. 9 tahun 2010 tentang Desa; Permendagri No. diakui dan dalam 3 adalah disebut lain Desa a BPD yang fungsi dan yang dapat 6. 72, BN 2019/ NO 1327; PERATURAN. E. Keputu san Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individu al, dan final. Surat Edaran (SE) Mendagri tentang Kebijakan Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Dengan demikian daerah kabupaten/kota diberikan ruang untuk menampung hal-hal seperti pejabat kepala desa, pelaksana tugas kepala desa, dan pejabat sementara kepala desa. id : 12 hlm. Form and Application. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau. 4. Approve. Dalam Pasal 30 disebutkan bahwa Kepala Desa dalam menyusun RKP Desa harus dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa. penetapan keputusan Kepala Desa tentang Sketsa Kepemilikan Tanah. 1. 4. 45. 65 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 2014 Tentang Pilkades diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala Desa terpilih. Permendagri No 82 Th 2015; dan 7. 2. Permendagri 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092. Dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa, tahapan kerja sama antar desa meliputi persiapan, penawaran, penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa, penandatanganan,. untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga. Untuk itu Pemerintah Desa perlu mengetahui apa saja yang termasuk asset desa sebagaimana yang ditetapkan UU No. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban untuk. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Pembacaan Keputusan Bupati/Walikota tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa. KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 Di antara Pasai 44 dan Pasal 45 disisipkan 7 (tujuh) Pasal baru yakni Pasat 44A, 44B,. - 43 - REPUBLIK INDONESIA,. 5. go. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Konten tersebut mengulas tentang sk rt rw terbaru tahun ini format sk rt rw doc, contoh sk rt rw format pdf sk rtrw desa dan kelurahan 2019-2018-2017-2016-2015. 3. Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Lebih lanjut mengenai Permendagri 44 Tahun 2016 silahkan dibaca dan dipelajari melalui tautan link dibawah ini:Permendagri 84/2015 tentang SOTK pemerintah desa . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa T. Menurut Ohan Burhanudin Pjs Kepala Desa Sangiang mengatakan, Sosialisasi ini untuk persiapan pelaksanaan pembentukan peraturan desa (Perdes) tentang pejabat antar waktu (PAW) kepala desa. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 (1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. 5. Dalam Negeri tentang Penyusutan Barang Milik Daerah; Mengingat : 1. 2. com, JAKARTA - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana telah menandatangani Surat Edaran (SE) Nomor: 4/SE/XI/2019 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Diangkat Menjadi Kepala Desa Atau Perangkat Desa pada 8 November 2019. PADA PERMENDAGRI 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Rakor P3MD Prov. Maka artikel Kumpulan Permendagri tentang Desa terbaru ini kami buat. Aturan tentang masa jabatan kepala desa. PAW KADES. b. tanggal tentang Penetapan Pengurus Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Desa Gayam. SK Kepala Desa. Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Berikut SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) Pemerintah Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja. Perbup 6 Tahun 2017. BAB I. (2) Berdasarkan laporan Kepala. Persyaratan Calon Kepala Desa Menurut Permendagri Terhitung sejak berlaku UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hingga saat tulisan ini Kami terbitkan, terdapat 2 Permendagri yang ditetapkan oleh Mendagri yang mengatur tentang syarat calon Kepala Desa. Pj adalah penjabat, Plt merupakan pelaksana tugas, Pjs adalah penjabat sementara dan Plh yakni pelaksana harian. go. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2017. Tipe Dokumen. By The Julak March 13, 2023 Post a Comment. Meminta keterangan atau informasi. BN = Berita Negara. Beberapa pasal dalam permen nomor 66 – 2017 ini diantaranya menambahkan aturan tentang Kepala Desa yang sudah terpilh kemudian berhalangan tetap. METADATA PERATURAN. Desa Bira. tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; Mengingat : 1. Kepala Desa meneruskan usulan nama PAW anggota BPD kepada Camat; 7. (2) Kepala Desa sebagai penanggung. Media Center, Selasa ( 29/12 ) Kepala Desa terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) hendaknya jangan terburu-buru berfikir untuk mengganti perangkat desa, meskipun sesuai regulasi kepala desa mempunyai. Pelaksanaan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221); 6. View Details2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. rss_feed. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 tahun 2014 tentang. 65 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 2014 Tentang Pilkades diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala Desa terpilih. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI. Bengkulu. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala desa dan perangkat desa serta Badan Permusyawaratan Desa berhak mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; b. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang. • Kamis, 04/08/2022 •. Permendagri 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa atau BPD ini mengatur tatacara pencalonan, kriteria, hingga pendanaan BPD di Desa secara rinci. Reject. a. 110/2016 diamanatkan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan. Kirim Komentar. 1. TEMPO. Ketentuan Pasal 42 Permendagri NO. by admin - 01/12/2017 0. Yaitu: Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; dan. a. Namun untuk lebih memudahkan Sobat Desa menemukan dan mengunduh (download) dokumennya. Pilkades PAW ini disebutkan dalam UU No. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa; 15.